SDI Nilai Mekanisme Konstitusi Penting dalam Menyikapi Dinamika Pengunduran Diri Gibran

Viralterkini.id, JAKARTA – Swarna Dwipa Institute (SDI) menilai dinamika terkait pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu disikapi dengan mengedepankan ketentuan konstitusi, etika kepemimpinan, serta kepentingan menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Lembaga kajian tersebut berpandangan, setiap proses perubahan dalam struktur kepemimpinan negara perlu dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Langkah ini penting untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Peneliti Hukum Tata Negara SDI, Tohenda, SH, MH, menjelaskan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

“Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak serta-merta memengaruhi keabsahan hasil pemilihan presiden. Konstitusi telah mengantisipasi kemungkinan tersebut melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945,” ujar Tohenda.

Ia menilai, keberadaan aturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dalam menghadapi kemungkinan perubahan kepemimpinan. Karena itu, seluruh proses perlu dijalankan sesuai ketentuan konstitusi agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari perspektif kelembagaan, Founder SDI sekaligus pengamat komunikasi politik, Frans Immanuel Saragih, menekankan pentingnya menjalankan setiap tahapan melalui prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

Menurut Frans, keterlibatan lembaga negara sesuai kewenangan masing-masing menjadi bagian penting dalam menjaga tertibnya proses pemerintahan. Ia juga menilai dinamika tersebut memiliki dimensi komunikasi politik yang dapat memengaruhi persepsi publik, termasuk pandangan masyarakat internasional terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Proses pengunduran diri perlu dilakukan secara konstitusional dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan dapat tetap terjaga,” kata Frans.

Sementara itu, Peneliti Pendidikan dan Sosial SDI, Febby Lintang, melihat persoalan tersebut dari sisi etika kepemimpinan dan tanggung jawab moral pejabat publik.

Menurut Febby, berbagai polemik yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk persoalan terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran, perlu disikapi secara proporsional dengan tetap mengedepankan prinsip hukum dan keterbukaan.

Ia berpandangan, kepercayaan publik merupakan salah satu unsur penting dalam kepemimpinan. Karena itu, setiap pejabat negara perlu memperhatikan aspek integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Dari sisi ekonomi, Peneliti SDI Lutfie Nasution menilai kepastian politik dan hukum turut berperan dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha serta investor.

Menurut dia, dinamika politik yang berlangsung tanpa kejelasan berpotensi memengaruhi sentimen pasar. Sebaliknya, proses penyelesaian yang terukur dan sesuai aturan dapat membantu menjaga persepsi terhadap stabilitas pemerintahan.

“Pelaku ekonomi membutuhkan kepastian. Kejelasan mekanisme transisi kepemimpinan dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Sejumlah Nama Dinilai Dapat Menjadi Bahan Pertimbangan

Selain membahas aspek hukum dan kelembagaan, SDI turut menyoroti kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan sesuai ketentuan konstitusi.

Frans Immanuel Saragih mengatakan, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945.

Menurut Frans, Indonesia memiliki sejumlah tokoh dengan pengalaman politik dan pemerintahan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Febby Lintang. Ia menyebut beberapa nama yang dinilai memiliki pengalaman di bidang politik dan pemerintahan, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Puan Maharani.

Keempat tokoh tersebut memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Sufmi Dasco Ahmad dikenal melalui perannya dalam komunikasi politik dan kelembagaan di parlemen. Zulkifli Hasan memiliki pengalaman sebagai pimpinan partai politik sekaligus pejabat pemerintahan.

Sementara itu, AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga menjabat menteri koordinator. Adapun Puan Maharani memiliki pengalaman panjang di parlemen dan saat ini menjabat Ketua DPR RI.

Febby menilai, selain pengalaman politik dan pemerintahan, keselarasan dalam membangun koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan.

Frans menambahkan, berbagai nama tersebut merupakan alternatif yang dapat menjadi bagian dari diskusi politik apabila proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan.

Menutup kajiannya, SDI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dinamika politik tersebut secara bijaksana dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Lembaga tersebut menilai kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan.

Dengan proses yang berjalan sesuai ketentuan, dinamika kepemimpinan diharapkan tidak mengganggu stabilitas politik maupun kepercayaan pelaku ekonomi terhadap Indonesia.(DP)